Trimedia.id, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa jajaran kementan dua kali dalam setahun. Pemeriksaan ini merupakan komitmen tegas jajaran kementan agar persoalan subsidi pupuk dapat diselesaikan secara terbuka melalui audit keuangan BPK.

Hal ini disampaikan SYL saat menghadiri rapat kerja (Raker) bersama jajaran Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023.

"Ada baiknya memang kita akan betulkan sama-sama agar audit BPK ini dua kali dalam setahun. Kalau satu tahun seperti ini kadang-kadang prosesnya udah berjalan dan kemudian sisa pembayaran kami harus tandatangan. Izin kami diperiksa bapak, jadi ada hal-hal seperti itu membuat memang saya minta jajaran untuk sangat hati-hati untuk menyetujui. Dan itu tidak satu dua kali, tetapi ini sudah berproses," ujarnya.

Berikutnya, kata SYL, presiden Joko Widodo dalam dua kali rapat terbatas meminta agar proses hukum pada pelanggaran pupuk subsidi dapat diperkuat. Selain itu, pemerintah juga meminta agar ada penambahan anggaran sebagai komitmen kerja pada pengelolaan pupuk.

"Presiden dalam dua kali ratas meminta untuk memperkuat hukum subsidi ini sudah berproses, dan mudah-mudahan itu kemudian kita ditindaklanjuti dengan penambahan anggaran sehingga 7 juta yang menjadi komitmen kita pada penyaluran pupuk subsidi itu bisa kita tambahan," katanya.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin meminta agar Badan Urusan Logistik Bulog dan Pupuk Indonesia untuk segera membicarakan pembangunan 1000 kios agen khusus pupuk non subsidi di seluruh Indonesia. Pembangunan ini penting dilakukan agar ke depan para petani tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk.

"Bulog sama Pupuk Indonesia tolong adakan pembicaraan khusus mengenai agen pupuk. Saya minta sekali lagi apa yang sudah kita putuskan dalam kesimpulan rapat mengenai 1000 kios koperasi pertanian dapat dijalankan. Jangan sampai ada kelangkaan, dimana subsidi tidak dapat mau beli pun susah," jelasnya.