Trimedia.id, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menetapkan tambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun. Jokowi mengatakan penambahan subsidi pupuk itu diusahakan pada semester kedua. Hal ini dikarenakan dari Pupuk Indonesia menyatakan bahwa untuk saat ini tersedia 1,7 juta ton pupuk.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berujar kebijakan tersebut untuk mengantisipasi dampak fenomena kekeringan ekstrim El Nino. 

“El Nino membuat hasil produksi pertanian di dalam negeri terus merosot. Sehingga pemerintah harus mengantisipasinya dengan menambah subsidi pupuk untuk membantu petani”, ujar Mentan Amran.

Amran menjelaskan bahwa selama ini petani kesulitan mengakses pupuk bersubsidi. Pasalnya hanya petani yang memiliki Kartu Tani yang bisa mendapatkan pupuk tersebut. Walhasil, kata Amran, ada 17 sampai 20 persen petani yang tidak mendapat pupuk bersubsidi. 

Sementara itu pada acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian (MSPP) volume 02, bertemakan "Tata Kelola Program Pupuk Bersubsidi",  Jumat (12/01/2024) di Ruang AOR Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), 
Kepala Badan PPSDMP, Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa saat ini untuk alokasi pupuk subsidi tahun 2024 telah ditambahkan Pemerintah sebesar 14 Triliun rupiah atau setara dengan 2,5 juta ton urea ditambah NPK. 

“Saat ini ada kebijakan untuk menebus pupuk subsidi boleh memakai Kartu Tani ataupun KTP”, jelas Kabadan Dedi.

Menurut Narasumber MSPP, Direktur Pupuk dan Pestisida, Tommy Nugraha menjelaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan pupuk bersubsidi dengan adanya Permentan 10 Tahun 2022 terkait pembatasan jenis pupuk Urea dan NPK.

“Peruntukan pupuk subsidi petani adalah untuk komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 Ha”, jelas Tommy.

Tommy menambahkan beberapa tantangan transformasi digitalisasi pengelolaan pupuk bersubsidi. Diantaranya adalah akses internet belum merata terutama wilayah 3T, keterbatasan petugas dalam implementasi digitalisasi, keterbatasan infrastruktur pengelolaan seperti komputer, laptop, dan HP. Terakhir, kemampuan petani terhadap implementasi digitalisasi, tutupnya. (HV/NF)